Pontianak – infocybernusantara.my.id
Pojok Diskusi Kalimantan Barat menggelar dialog publik dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-9 dengan mengusung tema “Sinergi Pemuda dan Akademisi dalam Mengawal Postur APBD demi Pembangunan Kalimantan Barat”. Kegiatan yang berlangsung di Weng Veteran, Pontianak, menjadi forum pertukaran gagasan antara akademisi, pemerintah, DPRD, pemuda, dan berbagai elemen masyarakat mengenai arah pembangunan Kalimantan Barat, Senin (03/08/2026)
Dialog menghadirkan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Zulfydar Zaidar Mochtar, S.E., M.M., Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak Mahardika Sari, S.E., M.M., serta Kaprodi MBS STITDAR Kubu Raya Dr. (Cand.) Hamidun, S.Pd., M.Pd. Kegiatan dipandu Irfan Hanafi, S.Pd., M.Pd., dan dibuka Ketua Umum Pojok Diskusi Kalbar, Markori, S.M.
Dalam diskusi tersebut, para narasumber menilai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan untuk mendukung percepatan pembangunan. Luas wilayah, kondisi geografis yang beragam, kawasan perbatasan yang luas, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai memerlukan dukungan fiskal yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Ketua Umum Pojok Diskusi Kalbar, Markori, menegaskan forum tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan pembangunan agar semakin berpihak kepada kepentingan publik.
“Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar sekaligus posisi strategis sebagai daerah perbatasan. Karena itu, dukungan fiskal dari pemerintah pusat perlu terus diperjuangkan agar pembangunan berlangsung lebih cepat dan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain mendorong peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat, para narasumber juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, efektivitas belanja daerah, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Dialog berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta. Sejumlah rekomendasi strategis yang dihasilkan diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan fiskal yang mampu mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Menutup kegiatan, Pojok Diskusi Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus menjadi ruang dialog publik yang independen, edukatif, dan konstruktif dalam mengawal kebijakan pembangunan melalui kolaborasi berbagai pihak.
Tim red