*Pontianak, Kalbar* – Memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H, Tim Info Cyber Nusantara mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momentum hijrah ini sebagai titik balik tata kelola anggaran negara yang lebih transparan dan akuntabel.
Berdasarkan hasil kontrol sosial yang dilakukan di beberapa titik, Tim Info Cyber Nusantara masih menemukan indikasi pelaksanaan proyek infrastruktur yang belum sepenuhnya sesuai spesifikasi teknis. Di antaranya dugaan pengurangan volume material dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi standar mutu, sehingga berpotensi merugikan masyarakat dan keuangan negara.
“Dana APBN adalah uang rakyat. 1 Muharram harus menjadi hijrah: dari praktik yang merugikan negara menuju pembangunan yang amanah dan bermutu,” ujar Koordinator Tim Info Cyber Nusantara.
Wilayah dengan rentang kendali jauh dan minim pengawasan publik sangat membutuhkan perhatian ekstra. Karena itu, peran serta masyarakat sipil, media, dan aparat pengawas internal pemerintah menjadi kunci.
Tim Info Cyber Nusantara mendorong BPKP, APIP Kementerian/Lembaga, dan Aparat Penegak Hukum untuk memperkuat pengawasan dan audit investigatif terhadap seluruh proyek infrastruktur. Seluruh data dan dokumentasi hasil pemantauan akan disampaikan sebagai bahan masukan untuk ditindaklanjuti.
“Hijrah di tahun baru hijriah artinya bersih-bersih. Kawal setiap rupiah APBN agar benar-benar untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Hamki